Komisaris BUMN Ditugaskan untuk Reformasi Bukan Mencari Tantiem, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya pembenahan Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri( BUMN). Lewat statment formal Menteri Sekretaris Negeri( Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden menekankan kalau tugas utama para komisaris BUMN merupakan membetulkan manajemen serta keadaan keuangan industri, bukan mengejar keuntungan individu lewat tantiem, insentif, ataupun wujud pemasukan bonus yang lain.
“ Semangat utama kita merupakan membetulkan BUMN selaku tulang punggung perekonomian nasional,” ucap Prasetyo dalam penjelasan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa( 5/ 8/ 2025).
Bagi Prasetyo, Presiden Prabowo memandang terdapat 3 aspek krusial yang wajib diperbaiki di badan BUMN: mutu sumber energi manusia, sistem manajemen, serta keadaan keuangan. Komisaris selaku pengawas ditugaskan secara spesial buat menunjang reformasi tersebut.
“ Presiden telah memutuskan, siapa juga yang ditugaskan jadi komisaris, tanggung jawabnya jelas: membenahi 3 perihal tersebut. Bukan buat mencari tantiem,” tegas Prasetyo.
Langkah konkret dari semangat reformasi ini dituangkan dalam kebijakan terkini yang diterbitkan oleh Tubuh Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Dalam Pesan Edaran No S- 063/ DI- BP/ VII/ 2025, yang berlaku mulai 30 Juli 2025, diresmikan kalau anggota Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha tidak diperkenankan menerima tantiem, insentif kinerja, ataupun wujud pemasukan lain yang berhubungan dengan kinerja industri.
Sedangkan itu, untuk jajaran Direksi, pemberian insentif masih dimungkinkan tetapi wajib bersumber pada laporan keuangan yang akurat, mencerminkan hasil operasional yang sehat serta berkepanjangan.
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah mau membenarkan kalau posisi strategis semacam komisaris tidak disalahgunakan buat kepentingan individu. Komitmen Presiden Prabowo merupakan menjadikan BUMN selaku mesin penggerak ekonomi nasional yang sehat, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
“ Semangatnya jelas. Mereka ditugaskan buat membetulkan, bukan buat mencari keuntungan individu,” tutup Prasetyo.